Nusantarapress.com – Takalar, 02 September 2025. – Dalam suasana polemik akhir pekan ini, aksi demonstrasi merebak di berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Takalar, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) memilih cara berbeda dengan menyampaikan aspirasi melalui kegiatan dzikir dan doa bersama di halaman Gedung DPRD Takalar, Selasa malam (02/09/2025).
Namun, momentum tersebut disayangkan karena Bupati Takalar dan Wakil Bupati Takalar tidak hadir. Ketidakhadiran keduanya memunculkan kesan seolah menghindari penyampaian aspirasi dari OKP dan menjadi bahan perbincangan publik.
Salah satu pengurus PC IMM Takalar menegaskan, “Kami menyayangkan ketidakhadiran Bupati Takalar dalam acara dzikir dan doa bersama yang difasilitasi DPRD sebagai wadah silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi. Kehadiran pemimpin sangat penting sebagai bentuk perhatian, penghargaan, serta keterbukaan terhadap suara masyarakat dan generasi muda. Ketidakhadiran ini bisa menjadi pemicu gelombang aksi lanjutan di depan Kantor Bupati Takalar,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Takalar H. Muh. Rijal, para anggota DPRD, jajaran Sekretariat DPRD, Kapolres Takalar, Dandim 1426, perwakilan Kejari Takalar, Kepala Kemenag, para ketua OKP, serta tokoh masyarakat.
Adapun OKP yang hadir di antaranya:
1. HMI Cabang Takalar
2. PMII Cabang Takalar
3. GP Ansor Takalar
4. SEPMI Takalar
5. IMM Cabang Takalar
6. PB Hipermata
7. BPC Hipmi Takalar
8. Mapancas Cabang Takalar
9. SEMMI Takalar
10. Kohati Takalar
11. PC Kopri Cabang Takalar
Dalam kesempatan itu, OKP membacakan sejumlah tuntutan, baik isu nasional maupun lokal.
Tuntutan Nasional:
1. Reformasi partai politik
2. Pembenahan institusi negara
3. Pengesahan RUU pro rakyat
4. Efisiensi anggaran dan perbaikan layanan publik
5. Revisi UU Ketenagakerjaan
6. Reformasi menyeluruh
7. Pengusutan tuntas kasus besar
8. Mengembalikan kedaulatan rakyat
9. Penolakan kenaikan PBB
10. Evaluasi kinerja DPR RI
11. Pengesahan RUU Perampasan Aset
Tuntutan Lokal:
1. Segera membuat Perda Kepemudaan
2. Membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Selektif dalam mutasi pejabat
4. Mengkaji program beasiswa mahasiswa Takalar
5. Memprioritaskan anggaran kesehatan dalam KUA-PPAS
6. Mengusut kasus mafia BBM
7. Menutup tambang ilegal
8. Fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan
9. Memperhatikan anggaran untuk mahasiswa
Ketua DPRD Takalar langsung merespons dengan janji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati maupun realisasi tuntutan OKP.
Leave a Reply