Kekecewaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Desa Tamalate Kabupaten Takalar

Takalar-Nusantarapress.com_ Jum’at 8/12/2023 Kekecewaan mendalam harus dialami oleh beberapa orang masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan kepada LSM GMBI Wilayah Sulawesi Selatan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, GMBI Wilayah Sulawesi Selatan telah mengambil langkah-langkah non-litigasi dan mengedepankan mediasi melalui pemerintahan Kecamatan Galesong Utara. Meskipun telah dilakukan beberapa pertemuan mediasi yang dipandu oleh Kasi Pemerintahan, hasilnya minim dan memaksa tim GMBI untuk berulang kali berupaya memperoleh berita acara hasil pertemuan tersebut.

Ketua GMBI Wilayah Sulsel, Sadikin, yang mengetahui hal tersebut menyatakan kekecewaannya terhadap tata kelola birokrasi pemerintah di Kecamatan Galesong Utara khususnya di Desa Tamalate. “Pertemuan-pertemuan yang dilakukan selama ini hanya menimbulkan kebingungan, dan kami hingga kini belum memperoleh berita acara yang kami harapkan, itu bagian dari pegangan kami dalam penyelesaian masalah masyarakat,” ujarnya dengan penuh rasa kekesalan.

Tim LSM GMBI Sulsel juga mengalami kendala saat berusaha mendatangi kantor Desa Tamalate untuk bertemu dengan Kepala Desa Tamalate, Husain. Meskipun jam kerja resmi hingga pukul 16.00 WITA, namun sangat disayangkan kantor desa tersebut sudah tertutup dan terkunci sejak jam 14.15. Informasi dari pihak desa menyebutkan bahwa jam kerja mereka berakhir pada pukul 14.00, yang menjadi sorotan mengingat Kepala Desa merupakan kader GMBI dan dipercayakan oleh masyarakat melalui pemilu.

Mendapat konfirmasi atas perilaku tersebut, Sadikin menegaskan bahwa GMBI tidak akan lagi mendampingi apalagi mendukung oknum Kepala Desa yang tidak menjalankan aturan dan merugikan masyarakat. Melalui beberapa media online, GMBI menyoroti kinerja Pemerintah Desa Tamalate, dan Sadikin menyerukan kepada Bapak PJ Bupati Takalar untuk segera melakukan evaluasi kinerja oknum kepala desa tersebut.

“Dalam hal ini, kami minta kepada Bapak PJ Bupati Takalar agar segera melakukan evaluasi kinerja oknum Kepala Desa. Jika tidak mampu menjalankan amanah dan kepercayaan dari masyarakat, lebih baik mundur,” tegas Sadikin sebagai respons terhadap situasi yang memicu tanya besar di masyarakat setempat.  (*)