Copot PPK Bendungan Pamukkulu, Lahan Warga Belum Terbayar dan Masjid Nurul Jihad Kale Ko’mara Terdampak

TAKALAR | NUSANTARA PRESS.COM – Pembangunan Bendungan Pamukkulu kembali menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih banyak lahan warga Desa Kale Ko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi secara tuntas.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang merasa hak mereka diabaikan, padahal proyek strategis nasional tersebut sudah lama diresmikan dan dioperasikan.

Selain persoalan lahan, keberadaan PPK Bendungan Pamukkulu yang dijabat oleh Ibu Ayyub Wijaya menuai banyak kritik.

Komunikasi yang dianggap tertutup dan minim koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat sekitar menjadi pemicu ketegangan. Warga dan tokoh masyarakat menilai, kepemimpinan PPK saat ini tidak mampu menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan masyarakat terdampak, sehingga muncul desakan agar Ibu Ayyub Wijaya dicopot dari jabatannya.

Masalah lain yang turut mencuat adalah dampak terhadap Masjid Nurul Jihad Kale Ko’mara, salah satu rumah ibadah yang terdampak langsung oleh proyek bendungan. Masyarakat menilai perhatian terhadap keberlangsungan masjid sangat minim, baik dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait.

Padahal, masjid tersebut merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial warga setempat yang kini mulai terpinggirkan akibat aktivitas proyek.

Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pihak terkait, namun belum ada tindak lanjut yang jelas.

Mereka berharap pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja PPK dan mempercepat proses pembayaran ganti rugi kepada warga.

Masyarakat Kale Ko’mara menegaskan bahwa mereka bukan menolak pembangunan, namun hanya menuntut keadilan dan transparansi. Mereka berharap agar proyek Bendungan Pamukkulu tidak hanya membawa manfaat untuk daerah lain, tetapi juga memberikan kesejahteraan nyata bagi warga yang telah berkorban lahan dan lingkungan tempat tinggalnya.